JAKARTA, NIES WORLD TV — Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) bersama Angkatan Muda Kemah Injil (AMKI) mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk segera menyelesaikan persoalan legalitas merek Gereja Kemah Injil (KINGMI) di tanah Papua. Hambatan administrasi di Kementerian Hukum dinilai telah mengganggu kebebasan beribadah jemaat dan berpotensi mencederai hak asasi manusia.
Tenaga Ahli KemenHAM RI, Martinus Gabriel Goa, menegaskan bahwa langkah pendampingan yang dilakukan oleh pihaknya merupakan bentuk komitmen untuk menjalankan visi pemerintah.
"Saya Martinus Gabriel Goa, Tenaga Ahli Kementerian HAM. Kami diminta untuk mendampingi, sesuai dengan Asta Cita 1 Presiden Prabowo Subianto, itu jelas memperkokoh Pancasila, tentu saja ini adalah soal bagaimana menghargai keimanan dan juga agama, kebebasan beragama baik di Indonesia maupun di tanah Papua, terus, demokrasi harus juga dihargai dan yang paling utama adalah Hak Asasi Manusia (HAM)," ujar Martinus.
Ia menjelaskan bahwa hambatan administratif berupa dokumen merek di Kementerian Hukum tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat Papua untuk menjalankan ibadahnya. Jika terus dibiarkan, situasi ini dapat mengancam kedamaian di wilayah tersebut.
"Apa yang disuarakan dari Gereja Kemah Injil (KINGMI) di tanah Papua, melalui kantor Kanwil kami di Papua dan dilanjutkan ke sini, memang sampai hari ini kami kawal. Untuk apa? Ini untuk menjaga tanah Papua yang adil, damai (pax), dan tentu saja sejahtera (salus). Kalau mereka mau beribadah dan menjalankan keimanan mereka, tetapi dihambat gara-gara sepotong kertas, merek yang ada di Kementerian Hukum, ini sangat berbahaya," tegasnya.
Untuk itu, KemenHAM berharap Presiden segera menginstruksikan Menteri Hukum untuk merampungkan masalah tersebut. "Oleh sebab itu saat ini, kami dengan penuh harapan meminta kepada Presiden untuk memerintahkan langsung Menteri Hukum, agar segera memerintahkan direkturnya menerbitkan merek ini. Karena kalau tidak, ini menjadi beban kami juga," tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Kemah Injil (AMKI) Papua Raya, Nason Utty, menyoroti adanya dugaan rekayasa dokumen yang merugikan pihak gereja. Selama hampir delapan bulan, AMKI telah berkoordinasi dengan KemenHAM untuk menelusuri kejanggalan ini.
"Saya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Kemah Injil (AMKI). Selama 7 bulan menjelang 8 bulan, saya didampingi oleh Kementerian HAM, terkait dengan dugaan-dugaan manipulatif, dokumen-dokumen gereja yang diduga dilakukan oleh Kementerian Hukum, tapi warna lain, “warna coklat”," ungkap Nason.
Nason juga kembali mengingatkan Presiden Prabowo pada kenangan sejarah di Mapenduma pada tahun 1996, di mana masyarakat dan jemaat gereja telah lama menaruh harapan padanya agar dapat membawa ketenangan dan perlindungan di Papua. Ia meminta agar oknum-oknum yang menyulitkan jemaat segera ditindak.
"Pak Prabowo, Pak Presiden, tolong datang bersihkan ini. Tolong perintahkan Pak Menteri Hukum untuk bersihkan, jajaran yang telah memanfaatkan dan memanipulatif segala dokumen, supaya masyarakat keagamaan di Tanah Papua, khususnya gereja kami, itu ada di dalam berbagai penderitaan," jelas Nason.
Lebih lanjut, ia mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap para pejabat yang berwenang di Kementerian Hukum, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan aparat di daerah.
"Saya minta Sekjen Kementerian Hukum, Dirjen KI, mohon diperiksa oleh Bapak Presiden, melalui Bapak Menteri Hukum. Bila perlu copot! Dan juga jajaran yang dibawahnya, apakah terlibat di wilayah Polda daerah mana, Papua atau di mana, tolong juga diperiksa, sesuai dengan jejak-jejak digital mereka," pungkasnya.
Penyelesaian polemik legalitas Gereja KINGMI ini diharapkan tidak hanya mengakhiri penderitaan jemaat, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua terhadap jaminan kebebasan beragama dan hukum di Indonesia.