Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya dari Partai Perindo, Maximus Itlay mempertanyakan ketimpangan alokasi anggaran operasional kepala daerah. Yang dimana untuk diketahui alokasi anggaran operasional Bupati Jayawijaya mencapai sekitar Rp13 miliar, sementara Wakil Bupati hanya dialokasikan sekitar Rp1 miliar. (selasa, 03/11/2026).
Maximus menilai perbedaan besaran anggaran ini memicu pertanyaan terkait dasar pertimbangan, keadilan, pembagian tanggung jawab, serta peruntukannya dalam roda pemerintahan daerah.
Terdapat tiga poin utama yang dipertanyakan dan disorot oleh DPRK Jayawijaya:
- Perbedaan alokasi yang signifikan: Anggaran operasional Bupati mencapai Rp13 miliar berbanding terbalik dengan Wakil Bupati yang hanya sekitar Rp1 miliar.
- Tuntutan transparansi: Legislatif mendesak pemerintah daerah untuk menjelaskan secara terbuka landasan aturan serta asas manfaat dari pembagian anggaran tersebut.
- Proporsionalitas beban kerja: Penentuan biaya operasional seharusnya mempertimbangkan keseimbangan tugas, wewenang, dan tanggung jawab nyata antara kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menjaga efektivitas pemerintahan.